Pemilu serentak 2024 di Surabaya tidak hanya menjadi ajang demokrasi, tetapi juga ujian kesiapsiagaan bencana. Dengan cuaca ekstrem yang diperkirakan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), pemerintah kota telah mempersiapkan berbagai langkah mitigasi untuk memastikan proses pemilu berjalan lancar meskipun di tengah ancaman bencana. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Surabaya, Agus Hebi Djuniantoro, menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau kondisi cuaca secara intensif selama periode pemilu. Layanan darurat *Command Center* 112 akan beroperasi selama 24 jam untuk merespons segala potensi kejadian darurat, mulai dari banjir hingga pohon tumbang.
Baca juga:
BMKG memprediksi curah hujan tinggi akan melanda Surabaya pada 25 November hingga 1 Desember 2024. Ancaman terbesar datang dari Monsun Asia yang aktif, meningkatkan risiko banjir dan longsor. Wilayah seperti Kecamatan Asemrowo dan Suko Manunggal menjadi prioritas karena memiliki riwayat bencana serupa. Jalur evakuasi dan alat berat sudah disiapkan untuk mempercepat respons jika terjadi keadaan darurat. Selain itu, masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan dan mengikuti arahan petugas jika kondisi memburuk.
Tidak hanya aspek bencana alam, pemetaan TPS yang rawan juga menjadi perhatian serius. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Surabaya telah mengidentifikasi 1.156 TPS yang berpotensi bermasalah, baik karena ancaman bencana alam maupun konflik sosial. Proses pemetaan melibatkan 153 pengawas di tingkat kelurahan yang bekerja intensif selama enam hari, menggunakan delapan variabel, termasuk kondisi geografis dan potensi banjir. Kecamatan Bubutan, Gayungan, dan Semampir masuk dalam daftar zona merah karena kerentanan geografis serta potensi konflik antarwarga.
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Surabaya, Syaifuddin, menjelaskan bahwa identifikasi ini merupakan upaya preventif untuk memastikan seluruh TPS dapat beroperasi dengan aman meskipun berada di daerah rawan. Hal ini juga berlaku untuk TPS yang memiliki pemilih dari kelompok disabilitas dan 17 TPS yang berpotensi melakukan pemungutan suara ulang. Dengan strategi ini, Bawaslu berharap dapat meminimalkan gangguan serta memastikan hak pilih masyarakat terlindungi.
Baca Juga :
- Urgensi Ruang Literasi Digital Informasi Kebencanaan
- Indonesia di Peringkat Kedua Risiko Bencana Dunia: Pendidikan Bencana di Sekolah Mendesak Diterapkan
Konflik sosial menjadi ancaman lain yang diantisipasi, terutama karena terdapat 81 TPS dengan pemilih yang belum terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta 94 TPS yang penyelenggaranya berasal dari luar domisili. Situasi ini berpotensi menimbulkan ketegangan di lapangan. Bawaslu bersama instansi terkait telah mengupayakan integrasi data pemilih dan melibatkan tokoh masyarakat untuk menciptakan suasana kondusif. “Kolaborasi lintas instansi menjadi kunci dalam menjaga kelancaran proses demokrasi ini,” ujar Syaifuddin.
Dari sisi keamanan, aparat gabungan dari TNI, Polri, serta Satpol PP akan bersiaga penuh. Pelatihan simulasi evakuasi bagi petugas TPS di wilayah rawan telah dilakukan sebagai bagian dari antisipasi. Selain itu, perlengkapan darurat seperti tenda dan perahu karet disiapkan untuk memastikan pemilih dapat memberikan suaranya dengan aman. Dengan sinergi ini, penyelenggara berharap pemilu di Surabaya menjadi percontohan bagi daerah lain dalam menghadapi tantangan serupa.
Terlepas dari tantangan teknis, pemilu 2024 ini juga menjadi pengingat akan pentingnya pemimpin daerah yang memiliki kesadaran tinggi terhadap isu bencana. Kepala daerah yang terpilih nanti diharapkan mampu mengintegrasikan kebijakan mitigasi bencana ke dalam program kerja. Sebab, peran kepala daerah sangat menentukan efektivitas penanggulangan bencana di wilayahnya. Kebijakan yang proaktif dan responsif dapat mempercepat proses pemulihan pascabencana serta meningkatkan ketahanan masyarakat.
Pemilu kali ini bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi juga bagaimana Surabaya mampu membuktikan diri sebagai kota yang tangguh menghadapi berbagai situasi darurat. Kesiapsiagaan tinggi serta koordinasi yang solid diharapkan menjadi standar baru dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Dengan langkah-langkah yang telah disiapkan, Surabaya optimis dapat melaksanakan pemilu dengan aman dan lancar, serta menjadi inspirasi bagi daerah lain yang menghadapi kondisi serupa.
Sebagai kesimpulan, Pemilu 2024 di Surabaya menunjukkan bahwa kesiapsiagaan bencana dan demokrasi bisa berjalan beriringan. Dengan sinergi antara BPBD, Bawaslu, aparat keamanan, dan masyarakat, pemilu ini diharapkan menjadi contoh baik bagi daerah lain. Siapapun yang terpilih, diharapkan mampu menjadikan isu bencana sebagai prioritas utama dalam kebijakan publik, karena peran kepala daerah sangat krusial dalam penanganan bencana di masa depan.
Penulis
Muhamad Irfan Nurdiansyah
Head of Content Klikbencana.com